PT dan Prodi Tidak Penuhi Syarat Pendirian Dikenakan Sanksi

180

Potret Indonesiaku | MEDAN///Kordinator Perguruan Tinggi Swasta (Koopertis) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut) Prof Dr Dian Armanto mengatakan, Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (Prodi) yang tidak memenuhi syarat pendirian dikenakan sanksi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 100 tahun 2016.
“Pasal 28 huruf j pada Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 mengatur sanksi berat bagi PT dan Prodi yang tidak memenuhi syarat pendirian,” tegas Sabtu (18/8).

Menurut Dian, pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diwajibkan memiliki lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam satu hamparan memiliki luas paling sedikit yakni, pertama, 10.000 meter persegi untuk universitas,
kedua, 8.000 meter persegi untuk institut dan ketiga 5.000 meter persegi untuk sekolah
tinggi, politeknik, atau akademi.

“Semua itu didukung dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara,
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai,” jelasnya.
Dikatakan, dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.

Disebutkan, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016, harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas,studi kelayakan, usul pembukaan setiap Prodi, rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan, berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ Badan Penyelenggara, fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

“PTS yang aktif dan bergabung dengan SMA, namun masih memenuhi persyaratan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016, hal itu bukan menjadi pelanggaran,” ungkap Dian.

Dijelaskan, PTS dan Prodi tersebut sebelum diberikan sanksi berat, akan diberikan teguran (sanksi ringan) diatur pada Pasal 26 yakni pelanggaran yang dikenai sanksi administratif ringan, terdiri atas, pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik.
Kemudian lanjutnya, Pasal 27 tentang pelanggaran yang dikenai sanksi administratif sedang, terdiri atas, perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki sumber belajar sesuai dengan Prodi yang dikembangkan.///Edizon

Editor : Zul