Perumahan M Land di Siantar diduga berdiri diatas Lahan hijau,,siapa Tanggung Jawab ,,?

508

Potret Indonesia  news.com Siantar Simalungun.(07/08/2020).

Pelaksanaan pembangunan perumahan meranti land di jalan asahan yang melibatkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TPKRD) semakin menuai kejanggalan yang sangat aneh,pasalnya meski disebut berada di kawasan pertanian pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu (DPMPPT) kabupaten simalungun tetap tidak melakukan tindakan dan justru terkesan ada hal pembiaran  meski diduga kegiatan tersebut diketahui melanggar hukum.

 

Pasalnya berdasarkan hasil investigasi dan konfirmasi dilapangan ditemukan  bahwa aliran irigasi yang berada di lokasi tersebut menjadi terhalang atau terhambat yang mengakibatkan daerah tersebut sering kebanjiran karena aliran air tidak berjalan semestinya.

 

Dan menurut pengakuan masyarakat setempat tanah tersebut dulunya adalah lahan pertanian dan juga daerah aliran irigasi mengapa menjadi berubah fungsi menjadi lahan pertokoan alias Ruko.

 

Seperti penuturan Agus situmorang selaku kepala seksi gedung-gedung di dinas PUPR yang juga tergabung didalam TKPRD berfungsi sebagai pembuat rekomendasi dan penghitung restrisbusi pendapatan asli daerah (PAD) (28/07/2020) saar dikomfir melalui telepon seluler membenarkan bahwa dahulunya lahan tersebut sudah dialih fungsikan dari lahan pertanian,namun ketika ditanya kapan alih fungsinya lahan tersebut dirinya justru menyarankan agar konfirmasi kepada dinas DPMPPT .

 

Saya tahu itu dulunya adalah lahan pertanian namun sudah diurusalih fungsi lahan tersebut dan mengenai nilai yang disetorkan kepada kas daerah sebgai restribusi PAD saya kurang ingat silahkan pertanyakan kepada dinas DPMPPT “Tuturnya.

 

Sementara menurut Anton damanik selaku kabid perjinan ketika dikonfirmasi (27/07/2020) melalui chat whatssap mengenai nilai yang disetorkan ke kas daerah membalas konfirmasi chat dengan mengatakan senilai Rp331.152.000,-

 

Perangkat daerah lainnya  yang juga merupakan tim TKPRD diketahui turut melakukan survei dalam penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di dinas lingkungan hidup M Sirait selaku kabid tata lingkungan ketika dikonfirmasi langsung ke kantornya (27/07/2020) terkait Izin Lingkungan menerangkan bahwa mereka hanya mengeluarkan izin seluas 3,7 ha perumahan dan sejauh ini semuanya beres namun kita akan melakukan peninjauan kembali pada 6 bulan berikutnya dan apabila ada ditemukan penyimpangan ataupun ketidak sesuaian maka kami akan mencabut izin tersebut.

 

Terkait hal Izin lingkungan ini merupakan Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (Ws)