Pembebasan Jalan Alternatif Sipangan Bolon Masih Buntu

243

PI-NEWS.COM. SIMALUNGUN ||| Meski telah beberapa kali dimediasi oleh pihak Uspika Girsang Sipangan Bolon (Girsip) akan tetapi pembebasan lahan di Jalan Alternatif lintas Huta Sipangan Bolon Induk, Kabupaten Simalungun, Sumut tetap menuai protes dan sampai saat ini masih masalah alis buntu.

Akibat dari persoalan tersebut pelebaran jalan masih terkendala karena dua kubu masayarakat antara Simajuntak dan Sinaga saling klaim memiliki lahan yang akan di ganti rugi oleh Negara.

Saat dilakukan rapat mediasi di kantor Nagori Sipangan Bolon Induk, Kamis(12/12/2019) sekira jam 11.00 WIB oleh pihak Uspika Girsip, terbongkar bahwa kedua kubu masyarakat yang saling klaim tidak memiliki dasar kepemilikan lahan atau Surat Keterang Tanah (SKT).

Sementara pihak Simajuntak menunjukan surat penguasaan lahan selama 20 , yang dikeluarkan dari dinas Kehutanan. Sedangkan marga Sinaga mengklaim tanah berdasarkan tanah wilayat tanpa kepemilikan SKT.

” Surat saya ada dari kehutan, tanah yang saya kelola selama 20 tahun ini milik Kehutanan (Negara) dan bukan tanah wilayat marga Sinaga, Jadi kalau Negara mau memberikan ganti rugi, silahkan diganti rugi tanaman kami, yang jelas tanah kami kelola bukan milik marga Sinaga,” tegas Simajuntak didampingi kuasa hukumnya disela-sela rapat,

Sebelum ada proyek pelebaran jalan, kata Simajuntak, pihak marga Sinaga tidak pernah mempersoalkan penguasaan lahan.

” Kenapa dari dulu marga Sinaga tidak pernah melarang kami mengelola lahan itu, dan kenapa setelah ada proyek pelebaran jalan ini menglaim itu tanahnya, itu yang tidak masuk akal, apakah karena ada ganti rugi dari Pemerintah,’ ungkap Simajuntak dengan nada kesal,

Kemudian, pihak Sinaga menyampaikan, bahwa tanah yang akan diganti rugi adalah milik nenek moyang mereka. Yang mana dulunya berbatasan dengan kehutanan.

” Dari dulu yang memiliki tanah disini adalah marga Sinaga, karena daerah ini kampung marga Sinaga, kalau ada marga yang lain disini mengaku memiliki tanah, pasti ada asal usul kepemilikan tanahnya,” ungkap perwakilan marga Sinaga,

Melihat ada ketegangan, akhirnya Pangulu Nagori Sipangan Bolon Induk ,Sahan Sinaga mencoba menenangkan situasi dan melakukan mediasi sambil berkata, supaya kedua belah pihak masyarakat yang saling klaim lahan dapat berdamai.

” Pertemuan ini untuk mengambil solusi dan mrncari jalan keluar, demi membantu peningkatan pembagunan di Nagori Sipangan Bolon Induk ini. Jadi kita harus sekata membebaskan tanah itu untuk dibangun jalan, demi mewujudkan pembangunan,” pinta Sahan,

Syarat untuk mendapatkan ganti rugi, jelas Sahan, yang merasa pemilik lahan didasari memiki Surat Keterangan Tanah (SKT).

” Syarat yang akan kita usulkan mendapat ganti rugi lahan, masyarakat yang merasa itu tanahnya harus ada SKTnya, Jadi kami minta masyarakat mempersiapkan SKT tersebut,” saran Pangulu,

Kemudian dilanjutkan Camat Girsip, Eva Suryati Ulyarta Tambunan SDkom mebjelaskan, terkait pelepasan lahan sebelumnya susah berulang kali dirapatkan. Namun akhir-akhir ini ada masalah saling klaim dari dua kubu masyarakat.

” Kita sudah mengadakan rapat sebelumnya, akan tetapi tidak ada masalah. Kenapa akhir-akhir ini timbul masalah lagi dari dua kubu masyarakat, Intinya, bagaimana masyarakat bisa menerima kebijakan Pemerintah untuk membagun jalan alternatif itu, karena Ini suatu anuhkrah, Prinsinya bagamana masyarakat memberikan dukungan untuk pembagunan jalan di daerah ini. Jangan gara-gara ada masyarakat yang keberatan pembangunan jadi terkendala,” saran Camat,

Sedangkan arahan dari Kapolsek Parapat, AKP Irsol melalui Kanit reskrim , IPDA J Manurung mengatakan tetap mendukung kebijakan pemerintah dan hasil rapat mediasi.

” Kami dari Kepolisian tetap mendukung Pemerintah dan hasil rapat ini, dan rapat ini harus membuahkan hasil yang manis,” pinta IPDA J Manurung,

Kepada awak Media pihak PUPR, Emi Efendy mengaku pembebasan jalan sepanjang 168 meter di Huta Sipangan Bolon Induk masih masalah. Akhirnya pengerjaan jalan Alternatif jadi terkendala.

” Kendalanya, sudah hampir enam bulan masalah pelepasan jalan ini belum tuntas, ada sekiatar 168 meter lahan warga belum mau dilepaskan, padahal pemerintah siap untuk memberikan ganti rugi, hanya saja masyarakat saling klaim selaku pemilik lahan, jadinya pembangunan jalan funsional pun jadi tergangu ,” ungkap Emi,

Perwakikan PUPR itu berharap, penyelesaian masalah lahan segera dituntaskan, sehinga pembagunan jalan segera dilakukan.

” Kalau pelepasan lahan tidak tuntas, maka pembagunan jalan tidak bakal dilanjutkan lagi, berarti yang rugi masyarakat itu sendiri, ya harapan kita, coba kedua belah pihak saling damai, karena pembangunan itu akan dinikmati anak -cucu kita nantinya,” ungkap Emi.

Amatan dilokasi, meski pihak uspika Girsip mencoba melakukan mediasi kepada kedua kubu. Namun belum ada titik terang atau penyelesaian. Kedua kubu masih saling mempertahankan haknya , walau pun belum ada dasar keabsahan surat atau SKT dari Pemerintah setempat.||| JESS

Editor : Zul