Kriminalisasi Wartawan Indonesia Bukti Lemahnya Pemahaman Pers dan Pembinaan Dewan Pers

191

Potretindonesiaku.com.PEKANBARU///Dunia pers saat ini sedang dilanda kegalauan, pasca maraknya tindakan kriminalisasi wartawan oleh sejumlah pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum, sebagai mana dialami oleh M. Yusuf di Lapas Kota Baru Kalimantan Selatan dan Toro Laia di Pekanbaru.

Tepat pada Rabu, 16 Agustus lalu Toro Laia, saat akan menghadiri panggilan sidang di PN Pekanbaru terkait kasus pencemaran nama baik Bupati Bengkalis, A.M yang dipaksakan dan diduga oleh pihaknya sebagai tindakan kriminalisasi untuk menjerat dirinya karena sebuah pemberitaan di media online Harian Berantas tentang dugaan korupsi bansos tahun anggaran 2012, akhirnya berujung ke pengadilan

“Saya sebagai jurnalis punya hak yang dilindungi oleh UU Pers No. 40 tahun 1999 untuk menulis berita, tentu dengan kaidah yang sudah ada sebagaimana diatur dalan Kode etik jurnalistik ( KEJ ), terbukti berita yang kami lansir itu mencantumkan sumber-sumbernya, seperti nama A.M memang ada dalam surat dakwaan jaksa, dan tentang kasus itu ditangani oleh Polda Riau, juga ada statement Kabid Humas Polda Riau dan Kasi Penkum Kejati Riau,”kata Toro saat menunggu acara sidang.

Hal itu dirasa aneh oleh Toro dan kuasa hukumnya, dan pihaknya menduga kuat ada konspirasi dibalik rekayasa hukum yang dialamatkan padanya, mengingat pihaknya mengaku sudah berjalan sebagaimana tuntutan UU Pers dalam profesionalisme pers Indonesia.

“Kami menduga ada rekayasa dan kesaksian palsu atas klien kami Toro dibalik kriminalisasi ini, sehingga kami sangat kecewa kepada pengadu, dan jaksa penuntut serta saksi-saksinya, dimana keduanya tidak hadir di persidangan kali ini, karena kami ingin menguji sejauh mana kebenaran yang mereka miliki untuk memaksakan UU Pers ke UU ITE, dengan delik hukum terkait pemberitaan di media yang konon karya jurnalistik,”kata Jusman kuasa hukun Toro di PN Pekanbaru.

Berdasarkan pandangan sejumlah pihak yang terus mengamati perjalanan kasus pidana Toro ini, sebut saja salah satu yang berinisial YM seorang mantan wartawan senior riau, dengan penuh keheranan ia malah balik bertanya tentang langkah pihak kepolisian ini.

“Saya justru balik bertanya, ada apa pihak kepolisian kok justru menghantam saudara Toro yang sudah bekerja tanpa gaji menulis tentang dugaan tindakan pejabat korupsi riau ini, dimana akibat korupsi pejabat rakyat Riau sudah miskin, seharusnya kepolisian harus sejalan dengan media, apalagi kata Toro nama pejabat itu sudah tersebut dalam dakwaan JPU dan amar putusan hakim tipikor PN Pekanbaru. Ini kan patut dipertanyakan integritas kepolisian,”kata mantan wartawan senior yang tidak bersedia disebut namanya.

Disisi lain atas maraknya kriminalisasi terhadap profesi wartawan ini, seorang tokoh pers Riau lainya, Safrialdi juga tak ketinggalan memberikan tanggapanya. Atas pertanyaan wartawan AKTUAL ini Safrialdi mengatakan bahwa seorang yang merasa dirugikan nama baiknya atau pribadinya oleh pemberitaan di media, boleh menempuh jalur hukum pidana umum atau UU ITE.

“Kan tidak ada larangan bagi siapapun untuk menempuh jalur pidana umum atas kasus delik pers kita? Benar wartawan itu di lindungi oleh UU Pers, dan bersifat lex spesialis, namun boleh saja setiap orang mengadu kepada kepolisian jika terdapat unsur pencemaran nama baik dan pelanggaran pidana lainya, nanti biar pengadilan yang menilai,”katanya melalui selulernya.

Berbagai kalangan pers juga menilai apa yang terjadi saat ini, maraknya kriminalisasi wartawan oleh sejumlah pejabat dan aparat kepolisian akibat pemberitaan di media menjadi pertanda betapa buruknya pembinaan dan kinerja dewan pers di Indonesia, hal itu terindikasi dari surat edaran dewan pers baru-baru ini yang tersebar diseluruh Indonesia tentang disebutkanya bahwa ada sejumlah besar wartawan dan organisasi wartawan ilegal tanpa merujuk kepada undang-undang pers, dan tanpa menyebut nama-nama yang dimaksud, sehingga menimbulkan kegaduhan dikalangan profesi pers nasional, dan bahkan hal ini sudah digugat oleh sejumlah organisasi pers nasional yang merasa dirugikan dengan surat edaran tersebut.

Sementra hal yang lebih mengherankan bagi masyarakat adalah, dimana Wakapolri Drs.Komjend.Pol.Syafruddin saat di konfirmasi oleh awak media terkait kriminalisasi M.Yusuf mengatakan bahwa sengketa pers tidak boleh langsung dipidanakan.

‚ÄúPermasalahan pers itu tidak boleh langsung dipidanakan,” katanya menjawab media.

Demikian juga Wakil Ketua Komnas HAM,Hairansyah sangat kecewa dengan kejadian yang berujung tewasnya M.Yusuf dalam Lapas Kota Baru akibat pemberitaan sebuah perusahaan sawit, pihaknya melihat proses hukum atas M. Yusuf terdapat sejumlah kejanggalan, pihak lapas dan Kejari Kota Baru diminta bertangung jawab.

Apakah hal yang sama akan dialami oleh saudara kita Toro Laia di Pekanbaru? Dunia pers dan profesi wartawan Indonesia saat ini memang ibarat domba di padang yang dikelilingi oleh binatang buas, dimana sewaktu-waktu seorang wartawan yang mencari berita dengan gaji minim namun berada dalan incaran orang-orang yang merasa terusik dengan pemberitaan. Sementara Dewan Pers daripada melindungi anaknya, ia memilih berpihak pada penguasa, setidaknya pura-pura tidak tahu. Semoga tidak demikian///F.Sibarani

Editor : Zul