Kadis pertanian : ” Lahan Meranti Land dilahan Pertanian Namun DPMPPT Tetap Keluarkan IMB,,Ada apa ini..??

620

 

Potret Indonesia News.com -Simalungun (21/07/2020).

 

Hal lahan pertanian di Kabupaten Simalungun yang kembali menyempit setelah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMPPT ) Simalungun kembali menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pengembang properti Meranti Land yang berada di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kab.Simalungun dengan memanfaatkan lahan pertanian yang diketahui Masih berfungsi sebagai lahan hijau.

.

Dalam rangka kerja Sosial  Control  masyarakat  terkait informasi alih fungsi lahan pertanian tersebut Potret Indonesia News lakukan Investigasi  menemui kadis pertanian Ruslan Sitepu di kantornya di dinas pertanian Simalungun Senin (20/07/2020).

Pada pernyataannya Ruslan mengatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam urusan perumahan Meranti Land dan tidak ada meneken apapun terkait pembebasan lahan perumahan tersebut, dimana menurutnya berdasarkan peta tata ruang wilayah Kabupaten Simalungun lahan perumahan tersebut berdiri pada kawasan pertanian.

 

Sementara itu terkait pernyataan Kepala dinas Pertanian Ruslan Sitepu yang menyatakan bahwa lahan perumahan Meranti Land yang sedang dalam pengerjaan tersebut berdiri diatas lahan pertanian , kepala dinas Perizinan Terpadu Pahala Sinaga STTP ketika dikonfirmasi diruangan kerjanya Senin (20/07/2020) mengelak dengan mengatakan bahwa DPMPPT Simalungun mengeluarkan IMB berdasarkan hasil survey dan keputusan Tim Koordinasi Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (TKPRD) yang menyatakan lahan tersebut adalah lahan pertapakan dan bukan lahan pertanian .

 

Saat dikonfirmasi luasan IMB yang dikeluarkan untuk lahan perumahan Meranti Land tersebut Pahala yang didampingi stafnya Purnomo mengatakan , “saat ini DPMPPT hanya menerbitkan IMB sekitar 3,7 Hektar dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 171 unit ,

 

Selain itu Pahala juga menjelaskan bahwa status tanah tersebut adalah HGB (Hak Guna Bangunan) sesuai hasil survei mereka bersama Tim Koordinasi Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (TPKRD) yang terdiri dari perwakilan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pertanahan Negara (BPN),pangulu setempat,camat serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu (DPMPPT).tuturnya”.

 

Terkait penembokan yang dilakukan pengembang perumahan Meranti Land dimana telah menyebabkan masalah dampak lingkungan bagi warga sekitar , Kabid Tata Lingkungan BLH Simalungun M.Sirait yang berhasil dikonfirmasi diruang kerjanya Senin (20/7/2020) mengatakan kita hanya merekomendasikan dampak lingkungan seluas 3,7 hektar sesuai pengajuan yang diajukan DPMPPT Simalungun dan apabila dikemudian hari ada penyimpangan dari dampak lingkungan yang kita rekomendasikan pihak BLH Simalungun akan meninjau ulang rekomendasi yang sudah dikeluarkan serta mengambil tindakan penertiban melalui dinas terkait sebelum melaporkannya kepada penegak hukum ucapnya”.

 

Menanggapi keluarnya izin IMB perumahan Meranti Land yang berdiri diatas lahan pertanian tersebut , DPD LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara (GERAK) Wesly Saragih akan segera menindak lanjuti hal tersebut dengan menyurati dinas terkait sebelum tindak lanjut kepada aparat penegak hukum atas dugaan alih fungsi lahan yang melanggar UU no 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta melanggar peraturan pemerintah no 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan yang jika alih fungsi ini terjadi tanpa memandang dampak kedepannya sering sekali berdampak kurang baik bagi penduduk sekitarnya.(Rizal.N)