Jawaban Pemprov Riau Tentang Pandangan Fraksi LKPJ Riau, Banyak Raih Prestasi dan Terobosan

179

Potret Indonesiaku com.PAKANBARU|||Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tentang penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Kepala Daerah tahun 2018 dan laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah tahun 2014-2019 sekaligus pembentukan panitia khusus.

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah adalah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Riau.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 adalah wahana untuk menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Riau, dan sebagai sarana bagi DPRD Riau untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk catatan dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintahan tahun berikutnya.

LKPJ Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 disampaikan kepada DPRD Riau melalui sidang paripurna dalam tempo tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Penyusunan dan cacatan rekomendasi DPRD Riau dilakukan melalui mekanisme sesuai Tata Tertib DPRD Riau, dan dituangkan kedalam keputusan DPRD tentang catatan dan Rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah 2018 yang akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui sidang paripurna istimewa.

LKPJ Kepala Daerah 2018 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD).

Hadir Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Riau, H.Ahmad Hijazi beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan pimpinan serta anggota masing-masing komisi DPRD Riau.

Rapat Paripurna dibuka melalui pandangan umum Fraksi Golkar memberi pendapat beberapa perihal mengenai LKPJ Kepala Daerah tahun 2018 dalam berbagai sektor, seperti pendapatan daerah, pertambangan migas, pariwisata budaya, investasi dalam negeri dan luar negeri, pembangunan infrastruktur, yang kesemuanya harus dimaksimalkan lagi kedepan oleh Kepala Daerah.

“Selanjutnya kami (Pemerintah Riau) menanggapi pandangan umum dari fraksi PDI-P yaitu, pada prinsipnya kami sependapat dalam sektor migas dan pariwisata yang merupakan sektor andalan dalam menambah pendapat asli daerah, dan guna mendukung program pendidikan, sebagian belanja dana hibah dan dana perimbangan kami salurkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),juga kami telah meningkatkan sarana dan prasarana sekolah beserta tenaga pendidiknya” tutur Sekretaris Daerah Riau, H.Ahmad Hijazi.

Pandangan umum dari Fraksi Demokrat lebih menitikberatkan kepada pengelolaan keuangan daerah, inovasi dan pengawasan dalam penerimaan daerah baik kepada subjek dan objek, dan rencana aksi yang disusun bersama tim supervisi dan koordinasi pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

“Terhadap pandangan umum dari Fraksi PAN, berkenaan dengan laju pertumbuhan ekonomi Riau sedikit melambat, yang sekarang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global dalam migas dan Crude Palm Oil (CPO), juga mengenai daerah yang masih terisolir di pedesaan, kami juga sudah berupaya membangun akses-akses berupa jalan dan jembatan, walupun kami akui masih belum mencukupi keseluruhan, Kami juga ajan mengupayakan meningkatkan produktifitas pertanian dengan memaksimalkan budidaya pertanian di lahan-lahan gambut.” Jelas Sekda Riau, H.Ahmad Hijazi.

Selanjutnya agenda terakhir rapat paripurna adalah membentuk panitia khusus LKPJ 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2014-2019, yang berasal dari masing-masing fraksi di DPRD Riau, Panitia khusus LKPJ 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2014-2019 diketuai oleh Karmila Sari,S.Kom,M.M., wakil ketua Mansyur HS , sesuai amanat tata tertib DPRD Riau dan persetujuan dari pimpinan dan anggota dewan DPRD Riau.||| Ishak.N.Sibarani

Editor : Zul