Industri CPO PKS PT. BSS di Rohil Diduga Cemari Lingkungan Hidup

178

Potret Indonesia News.com. RIAU||| Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit ( PT. BSS ) di Provinsi Riau, tepatnya di kabupaten Rohil diduga kuat cemari lingkungan hidup, pasalnya sejak perusahaan industri CPO itu beroperasi tahun 2018 lalu, hingga kini terus mengeluarkan bauk tak sedap akibat pembuangan limbah PKS.

Aroma bauk akibat limbah perusahaan tersebut lama kelamaan tak tertahankan oleh masyarakat setempat, sehingga masayarakat kerap melaporkan perihal itu kepada pemerintah kabupaten Rohil melalui dinas kehutanan dan lingkungan hidup, namun kenyataanya sampai saat ini, keadaan tidak pernah berubah.

Akhirnya sebagaimana diketahui masayarakat pun tidak tinggal diam, berharap keadaan lingkungan dapat dipulihkan, akhirnya perihal tersebut dilaporkan kepada Forum Masyarakat Bersih Riau ( FORMASI ) yang akhirnya meminta dinas kehutanan dan lingkungan hidup kabupaten Rohil dapat segera melakukan tindakan tegas kepada pihak perusahaan industri CPO atau PKS yang telah mencemari lingkungan hidup dengan melebihi baku mutu udara di wilayah kerjanya.
“Kami dari FORMASI telah menerima laporan masyarakat diseputar PKS PT. BSS itu, bahwa mereka sudah tidak tahan dengan aroma bau limbah dari PKS tersebut sejak perusahaan itu beroperasi tahun 2018 lalu,” kata ketua Formasi, Dr. M. Nurul Huda, S.H.,M.H.

Menurutnya perusahaan telah melanggar UU no 32 tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, yang mana pelanggaran tersebut dapat dipidana dan dikenakan denda miliaran rupiah.

“Kami berharap pemerintah melalui dinas lingkungan hidup kabupaten Rohil dapat dengan segera bertindak tegas terhadap perusahaan PT. BSS yang telah lama mencemari lingkungan hidup disana dengan memberikan aroma bau limbah sepanjang waktu, dan itu berpotensi sekali untuk menyebabkan berbagai gangguan kesehatan masyarakat disana,” terang Nurul.

Namun dari keterangan Doktor di bidang hukum pidana itu menyebutkan, bahwa hingga saat ini pihak dinas lingkungan hidup kabupaten Rohil hanya melakukan tindakan survey dan pemantauan semata, sementara pencemaran udara tetap terjadi hingga saat ini.

“Ini adalah bentuk ketidak sigapan pemerintah Rohil dalam menyikapi permasalahan masyarakat disana, terbukti pencemaran udara dengan meberikan aroma bau terhadap masayarakat sudah terjadi sejak tahun 2018 namun tidak ada tindakan tegas dari dinas terkait, ” lanjut Nurul

Akibatnya Forum yang di pimpin olehnya itu telah melayangkan surat laporanya kepada ketua Aparatur Sipil Negara ( KASN ) di Jakarta, dengan maksud agar Ketua ASN dapat memeriksa kepala dinas kehutanan dan lingkungan hidup kabupaten Rohil, Suwandi, karena diduga tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Kami tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepala dinas kehutanan dan lingkungan hidup kabupaten Rohil, baru-baru ini, itu hanya sebatas survey dan pemantauan saja, tidak ada tindakan hukum, terbukti sudah setahun lebih berjalan, perusahaan itu terus memberikan bau limbah kepada masyarakat, untuk itu kami sudah layangkan surat ke KASN di Jakarta agar pemerintah pusat dapat segera menindak kepala dinas tersebut sesuai dengan ketentuan,”jelasnya.

Atas hal itu, wartawan media ini pun melakukan konfirmasi kepada kepala dinas kehutanan dan lingkungan hidup kabupaten Rohil, kepada media Swandi mengakui pihaknya telah menerima berbagai keluhan masyarakatnya tentang aroma bau limbah tersebut, dan hari ini, Rabu 3 Juni 2019 pihaknya turun kelokasi untuk melakukan pemantauan dan mengambil sample untuk dilakukan pengecekan terhadap pencemaran yang terjadi.

“Benar pak, kami sudah mendapat laporan tentang bau limbah PKS PT. BSS itu dari masyarakat sejak PKS itu beroperasi tahun 2018 lalu, dan kami juga sudah sering turun kelokasi untuk melihat, dan hari ini kami juga sedang turun ke lokasi untuk menyikapi surat dari Formasi yang kami terima semalam,”kata Swandi melalui telpon selulernya.
Hal senada juga disampaikan oleh manager HRD PT. BSS, Ahmad, kepada awak media ini saat dikonfirmasi Ahmad mengaku bahwa pihaknya sedang melakukan pembersihan terhadap kolam limbah di lingkungan pabrik kelapa sawit milik PT. BSS tersebut, sehingga aroma bau sebagaimana dikeluhkan masyarakat tak terelakkan.

“ya memang benar ada bau limbah karena kami sedang melakukan aktivitas pembersihan kolam limbah di seputar pabrik,” kata Ahmad menjawab pertanyaan Wartawan.

Terkait limbah, dan pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan, Negara melalui undang-undang telah mengancam hukuman atas setiap orang atau badan usaha dengan hukuman pidana dan denda sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Selain hukuman karena pembuangan, ada beberapa hukuman lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan yang terbukti mencemari laingkungan.

Berdasarkan peristiwa ini ada beberapa masalah darurat terhadap pencemar Lingkungan menurut UU PPLH, yaitu jika perusahaan ini sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam hukuman mati berdasarkan Pasal 60 jo.Pasal 104 UU PPLH.

Pasal 104 UU PPLH juga mengancam Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan / atau bahan ke media Lingkungan hidup tanpa izin persetujuan Pasal 60, dipidana dengan hukuman Penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( Tiga miliar rupiah ) Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan / atau memasukkan limbah dan / atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.||| red

Editor : Zul