Hendri Duin Sembiring Sosialisasikan Perda No. 3 Tahun 2011

39

*Soal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PI NEWS.com MEDAN |||
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendri Duin Sembiring kembali mengajak warga untuk taat membayar Pajak Bumi & Bangunan (PBB) setiap tahun.

Ajakan tersebut kali ini diucapkan anggota dewan tersebut saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah ke VII Tahun 2021 Perda No 3 Tahun 2011Tentang Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Aula Gereja GBKP Simpang Selayang Medan, Minggu (20/12/2021).

Acara ini dihadiri perwakilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para kepling, staf Kelurahan Simpang Selayang dan masyarakat.

Hendri Duin duduk di komisi III Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan yang membidangi perizinan satu pintu, izin untuk buat usaha, IMB termasuk Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan .

Hendri Duin di DPRD Kota Medan sebagai Ketua Pansus Pedagang kaki lima di Kota Medan dan di partai PDIP sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK).

Terlepas dari kesemuanya itu, Hendri Duin merupakan perpanjangan tangan masyarakat, jadi apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang diinginkan masyarakat itu semua disampaikan melalui anggota DPRDnya.

Mari kita taat membayar PBB setiap tahun. Pembangunan suatu kota sangat tergantung dari pembayaran pajak, terutama PBB. Semakin baik pembayaran PBB, semakin maksimal juga pembangunan kota,” ucap Hendri Duin yang duduk di Komisi III DPRD Kota Medan.

Dalam sosialisasinya, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan V Kota Medan tersebut menjelaskan Perda PBB di Perdesaan dan Perkotaan Kota Medan ini terdiri dari 16 BAB dan 33 Pasal. Di dalam perda ini diatur kewajiban membayar PBB bagi setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan. PBB dikutip pemda sebagai pihak yang mengelola PBB.

Namun, sambung Hendri Duin, walau warga wajib membayar PBB, tapi pemerintah memberikan keringanan potongan 50% dari jumlah tagihan PBB kepada masyarakat kurang mampu/miskin, khususnya bagi pensiunan PNS, TNI, Polri maupun BUMN yang memohon keringanan PBB. Caranya dengan mengisi formulir di atas materai diajukan ke BPPRD Medan. Masyarakat non pensiunan juga bisa mengajukan permohonan, tapi yang memang kurang mampu.

Dikatakannya juga, yang dikenakan bukan hanya pajak tanah, namun juga pajak bangunan. “Untuk bangunan yang dikenakan pajak seperti pagar rumah dan bahan bangunan yang digunakan rumah tersebut,” jelasnya.

Karenanya, lanjutnya lagi, setiap tiga tahun pihak BPPRD mengevaluasi tanah dan bangunan warga untuk melihat perubahan ekonomi dari sebuah bangunan, kemudian ditetapkan ada kenaikan nilai pajak atau tidak.

Terkait batas waktu pembayaran PBB, Hendri Duin menerangkan warga dapat membayarnya sebelum 31 Agustus setiap tahun. Bila lewat dari tanggal tersebut, akan dikenakan denda sebesar-besarnya 48 persen. “Seberapa tahun pun warga menunggal bayar PBB, dendanya tetap 48 persen,” tandasnya.

Sementara perwakilan dari BPPRD Kota Medan, Marlon mengatakan hingga kini pendapatan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yakni dari Pajak Bumi & Bangunan. Dimana manfaat hasil pembayaran PBB ini adalah untuk masyarakat sendiri melalui pembangunan.

“Walau manfaatnya tidak langsung didapat, namun kedepannya warga Kota Medan pasti akan memperoleh manfaat dan keuntungan dari membayar PBB,” katanya.

Di akhir acara yang menerapkan protokol kesehatan tersebut, Hendri Duin berkesempatan membagikan souvenir dan makanan kepada peserta sosialisasi perda.||| Zul

 

 

Editor : Zul