Dikonfirmasi Hal IMB ,Oknum DPMPPT Simalungun diDuga gunakan Jasa Preman Intimidasi Wartawan,,,

888

Potretindonesianews.com Siantar-Simalungun,(16/07/2020).

Dari data yang diketahui bahwa alih fungsi lahan ke area non pertanian menjadi penyebab lahan pertanian mengalami penyusutan. Diketahui ada sekitar 60 ribu hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya.

Adapun  alih fungsi lahan pertanian  dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik dan jalan tol dan fasilitas umum lainnya.

Penelusuran proses pengurusan perizinan perumahan realis state yang berada di jalan Asahan tepatnya didepan UISU (Universitas Islam Sumatera Utara) diDuga menjadi ajang untuk memperkaya diri sendiri bagi sebagian kelompok dan juga oknum pejabat terkait .

Pasalnya meski lahan tersebut diduga berada areal pertanian,namun pembangunan perumahan tersebut tetap dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas dan diduga telah melanggar undang Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 74 : (1). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(2).Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:a.Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; b.Pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;c.Pemecatan pengurus; dan/ataud.
pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

(3).hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

Pasalnya ketika masa mulainya pembangunan perumahan yang berada di jalan asahan tersebut atau berkisar enam bulan lalu pihak dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPT) Kabupaten Simalungun kabid perizinan Anton damanik dan kasi pelayanan perizinan dan non perizinan 1 john armen panjaitan pernah mengatakan kepada awak media bahwa lahan tersebut merupakan areal pertanian ketika bertemu disalah satu cafe dikota pematang siantar saat itu.

Namun pernyataan berbeda disampaikan oleh kabid perizinan Anton damanik ketika kembali dikonfirmasi oleh Potret Indonesia (15/07/2020) melalui panggilan whatsapp menyebutkan bahwa lahan tersebut bukan areal pertanian melainkan HGB (Hak Guna Bangunan) dan mengatakan bahwa terkait izin perumahan tersebut sudah lengkap.
Namun beliau mengarahkan media utama kepada kepala seksinya untuk informasi lebih lanjut dengan alasan bahwa merekalah bagian verifikasi.

Lanjut kemudian john armen Panjaitan selaku kasi pelayanan perizinan dan non perizinan datang menemui awak media disalah satu warkop yang berada tepat di depan tugu becak pematang siantar namun john justru melampiaskan amarahnya kepada awak media tanpa alasan yang jelas, didalam keadaan tersebut terjadi cek cok mulut antara john dan awak media lain R Nainggolan yang semakin lama semakin memanas.

Selanjutnya Karena situasi tersebut john meninggalkan lokasi warkop dan pergi menggunakan mobil jepp.
Setelah berselang 20 menit john kembali dengan menggunakan mobil jeppnya namun kali ini john bersama dengan 8 orang yang diduga preman dan membawa benda tumpul ditangan mereka. Pada saat itu spontan R Nainggolan berlari untuk meyelamatkan diri karena dia merasa nyawanya sedang terancam.

Berdasarkan keterangan saksi mata dilokasi kejadian sejumlah orang yang diduga preman mencari awak media tersebut karena di anggap telah menggangu john,dengan mempertanyakan keberadaan awak media tersebut kepada salah seorang masyarakat yang ada disekitar kejadian.

Awak media yang merasa terancam jiwanya tersebut mencoba melaporkan kepihak berwajib ,hal pencarian atas dirinya oleh 8 orang pria diduga preman yang hendak mengancamnya usai perdebatan adu mulut di Lokasi warkop tersebut.

Sedangkan ketika salah satu awak media konfirmasi mengenai lahan perumahan tersebut kepada Pahala Sinaga selaku kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPT) melalui telepon seluler (14/07/2020) membenarkan bahwa lahan seluas 8 hektar tersebut berstatus HGB dan menepis lahan tersebut adalah areal pertanian dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah daerah aliran irigasi, hal itu diketahuinya setelah mereka meninjau tempat tersebut.

Namun ketika diminta tanggapanya tentang tindakan anggotanya yakni john armen panjaitan yang diduga menggunakan jasa preman untuk menghadapi wartawan pahala mengatakan akan membicarakan hal tersebut kepada anggotanya itu.

 

Sebagai kajian bagi masyarakat bahwa definisi HGB atau Hak Guna Bangunan adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun. Artinya, pemilik sertifikat HGB hanya diberikan kuasa untuk memberdayakan lahan baik untuk mendirikan bangunan ataupun keperluan lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi, pemilik properti dengan status HGB hanya memiliki bangunannya saja, sedangkan tanahnya masih milik negara (Wes)