Bawaslu Humbahas Himbau Netralitas ASN

108

Potret Indonesiaku.com.HUMBAHAS |||Jelang Pemilihan Umum DPRD Kabupa ten / Kota , DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 April 2019 mendatang, pihak Bawaslu Humbang Hasundutan himbau netralitas aparatur sipil negara ( ASN ).

Ketua Bawaslu Humbang Hasundutan, Henri Pasaribu, STh, kepada wartawan, di ruang kerjanya Kamis ( 14/02/2019), me ngatakan bahwa dalam pemilu ASN sangat berpotensi terlibat.

Untuk itu himbauan dan ajakan netralisasi ASN selalu disampaikan dalam sosialisasi dan beberapa kegiatan Bawaslu, serta melalui surat resmi kepada instansi pemerintah. Hal ini guna mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Menurut Henri, sesuai pasal 1 ayat 3 perbawaslu nomor: 6/ 2018 bahwa, pegawai ASN selaku pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan.

Untuk itu seluruh pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun

ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Hal tersebut diatur dalam pasal huruf f, pasal 5 ayat 2 huruf h dan pasal 9 ayat 2 UU nomor : 5/ 2014 tentang ASN jelasnya. Lebih lanjut, katanya sesuai pasal 280 ayat 2 huruf f dan g UU nomor 7/2017 bahwa pelaksanaan atau tim pemilu dilarang mengikutsertakan ASN anggota TNI/Polri,kepala desa dan perangkat desa. Pelaksana atau tim kampanye yang mengikutkan ASN anggota TNI/Polri kades dan perangkat desa dapat diancam pasal 521 UU 7/2017 dengan pidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak 24 juta.

Selanjutnya ASN, TNI/Polri yang ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye pemilu dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 22 juta. Hal itu sesuai dengan pasal 494 UU no 7/2017. Ditegaskan lagi, bahwa netalisasi ASN sangat jelas diatur dalam UU no 5 tahun 2014 tentang ASN UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. PP nomor 53/2010 tentang disiplin PNS. Perbawaslu nomor 6/2018 tentang Pe ngawasan netralisasi ASN. TNI/Polri Perbawaslu nomor 21/2018 tentang pengawasan pemilu. PKPU Nomor: 33/2018 tentang kampanye pemilihan umum.Sejauh ini, jelang pemilu 2019 pihak Bawaslu belum menemukan ASN di Humbang Hasundutan yang me langgar aturan di atas.

Harapan kita peraturan tersebut dapat dipedomani bersama dan dipatuhi sehingga terwujud pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas”.||| Arifin Tinambunan,SPd

Editor : Zul