“Aksi Bugil dikawasan Kaldera Danau Toba Menggugah Istana Presiden Serta Mengutus Annie dan Siska Membesuk Warga Sigapiton Tobasa”

429

Setelah Aksi Semi Bugil Dikawasan Caldera Toba Ajibata Dua Staf Presiden Annie dan Siska Turun Ke Sigapiton Tobasa

PI-News.Com. tobasa (29/9)

Masih ingat sejumlah Mak-Mak dan Oppung Boru (Nenek Perempuan, red) melakukan aksi dengan cara buka baju dan hanya mengenakan pakaian dalam cara mereka untuk menghalau alat berat saat melakukan pengerjaan pembukaan jalan di kawasan Kaldera Toba di Sileang-leang Sibiasa sekaligus menghebohkan warga Batak kala itu.

Sejak kejadian yang dianggap kontroversi dan diluar dugaan Bangso Batak yang beradat dan beradab itu, ternyata justru mengusik Istana Presiden dan akhirnya mengutus dua stafnya bertatap muka langsung dengan warga di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sabtu (28/9) lalu.

Dua staf Kepresidenan RI itu adalah Siska Boru Hutagalung dan Annie datang bersama rombongan Bupati Tobasa Darwin Siagian, Wakil Bupati Hulman Sitorus, Sekda Kabupaten Tobasa Murphy Sitorus, Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Arie Prasetyo, turun gunung kembali guna mengunjungi warga Sigapiton .

Kendati telah melakukan mediasi beberapa kali, namun Tim ini masih berkenan mendegar keluhan masyarakat terkait sengketa lahan yang akan dikelola BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Tobasa yang sedang dalam tahapan pembangunan guna menyokong pembangunan Pariwisata Danau Toba.

Staff Kepresidenan Annie didampingi Siska Boru Hutagalung di depan perwakilan Raja Bius Desa Sigapiton, Marga Sirait, Butarbutar, Nadapdap dan Manurung serta seluruh masyarakat yang datang kala itu, bertemu dibawah tenda dan duduk bersama ditikar perkampungan warga menyampaikan tujuan kunjungan Staf Kepresidenan dan rombongan khusus mendengarkan permasalahan yang terjadi di Desa Sigapiton selama ini.

Siska menyampaikan bahwa pada hari Jumat (27/9) pihaknya dan Pemkab Tobasa sudah menggelar rapat dengan warga Desa Pardamean dan Motung yang berdampingan dengan sengketa lahan yang saat ini dikelola BPODT dengan maksud menampung aspirasi warga kala itu,
“Akan tetapi saat itu warga dari Desa Sigapiton tidak mau hadir dengan alasan yang tidak kami ketahui, sehingga saat ini kamipun langsung hadir agar warga berkesempatan secara langsung menyampaikan permasalahan yang dialami masyaarakat Desa Singapiton kepada kami untuk kami teruskan kepada Bapak Presiden Joko Widodo” Ucap Siska sambil menjelaskan kepada warga.

Lanjut Siska lagi…
“Sebab negara harus hadir di setiap permasalahan yang dihadapi oleh warga negaranya, untuk itulah kami hadir di Desa Sigapiton untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Sigapiton menyampaikan keluhan dan aspirasi untuk dapat ditampung untuk disampaikan ke presiden”.Terang Siska.

Diteruskan Siska lagi..”Kami tidak dimandatkan untuk mengambil keputusan, tetapi semua tanggapan-tanggapan diupayakan bisa membantu proses yang sudah berjalan selama ini”.Ucapnya mengakhiri keterangannya.

Sementara itu Raja Bius diwakili Ketua Umum Raja Naopat Jabangun Sirait didampingi Raja Bius lainnya Hiras Butarbutar, J Nadapdap dan Manogu Manurung mengucapkan berterimakasih atas kehadiran Staf Kepresidenan, Bupati Tobasa, BPODT dan rombongan di Desa Sigapiton karena langsung melihat kondisi Desa Sigapiton yang berpenghuni 142 Kepala Keluarga (KK) dan 390 penduduk dan berharap, supaya aspirasi masyarakat bisa tembus sampai kepada bapak Presiden.

Perwakilan Raja Bius Manurung, Manogu Manurung menyampaikan beberapa permasalahan di Desa Sigapiton, yakni dari 914 hektar tanah ulayat adat Desa Sigapiton saat ini tersisa hanya 81 hektar, untuk persawahan dan perkampungan dan meminta agar 914 hektar tanah adat Sigapiton dikembalikan ke masyarakat.

Selanjutnya Manogu mengatakan agar permasalahan khususnya untuk tanah wilayat adat Desa Sigapiton seluas 914 hektar ditinjau ulang sehingga batas-batas wilayah terlihat dengan jelas dan meminta agar pemerintah menerbitkan Surat Keterangan (SK) tanah adat Sigapiton serta memperbaiki infrastruktur jalan menuju perkampungan.

“Kami takut Desa Sigapiton menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasioanal (KSPN), kami takut disana, maka kami meminta agar tanah wilayat adat Desa Sigapiton diperjelas dulu dan segera dikeluarkan SKTnya,” keluh Manurung.

Menanggapi hal tersebut Staf Kepresidenan Siska Boru Hutagalung menyampaikan pihaknya sudah mencatat dan mengakomodir keluhan masyarakat dan akan disampaikan ke Presiden.

Sementarabitu ditempat terpisah Raja Bius dari Desa Pardamean Sibisa Pahala Sirait (67) di Jalan Parapat-Balige justru menyampaikan.
“Bahwa sekitar 279 Ha lahan yang akan dikelola BPODT saat ini, Pahala secara tegas menyampaikan bahwa lahan tersebut bukan tanah wilayat adat Desa Sigapiton, itu dicatat dulu supaya lebih jelas ya”. Katanya.

“Jadi lahan tersebut dulunya sudah perbah diserahkan orang tua Raja Bius Sirait kepada pemerintah semenjak 1952 dilengkapi dengan satu berkas surat tanah, mulai dari Ajibata, Pardembanan Julu, Marata, Motung sampai Harangan Nadua terus ke Sidugul,” Ungkap Pahala.

Jadi intinya, status lahan 279 hektar yang terletak di Desa Pardemean yang hendak dikelola BPODT bukan tanah wilayat adat Desa Sigapiton dan surat penyerahan sudah diserahkan Jumat (27/8) ke Kantor Bupati Tobasa dan lokasi yang dikelola BPODT bukan berlokasi di Desa Sigapiton melainkan berlokasi di Desa Pardamean Sibisa sehingga tidak ada kaitannya dengan Desa Sigapiton, Kata Pahala yang mengaku pernah pengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun menjadi lahan pertanian darat dan tudak pernah menemukan ‘KUBURAN’ (makam) disana.

Pahala yang mengaku pernah bersekolah dan orang tua perempuannya Boru Nadapdap berasal dari Desa Sigapiton mengatakan lahan yang diklaim warga Sigapiton sebagai tanah adat seluas 279 hektar di Desa Pardamean Sibisa, justru tidak benar adanya.

“Desa Sigapiton itu adalah kawasan panombangan (perantauan), namanya sudah Sigapiton yang artinya diapit (dijepit) dua tebing gunung dan setengah jurang, Sibisa-Motung-Mangarata”, Pungkasny dengan tegas.

“Yang jelas lahan tersebut bukan hak milik warga Sigapiton, apalagi mengklaim tanah adat seluas 914 hektar, mungkin dengan luas sampai 9147Ha itu sudah sampai ke pelabuhan Ajibata, apa mungkin ” kata Pahala kembali.

Pahala menjeaskan lahan di Sibisa sebelumnya sudah pernah dibagi-bagi, termasuk 279 hektar lahan yang saat ini di klaim warga Desa Sigapiton sebagai tanah adat merupakan hak Marga Sirait.” Itu sejarah dimana kampungnya, di situ lah dia berkuasa, termasuk Manurung, Sitorus.

“Jadi jangan mengaku-ngaku lahan diatas Desa Sigapiton milik warga Desa Sigapiton, dan saya berkata jujur,” Ungkapn Pahala dengan Kenyakina yang Teguh.(Jesron Sihotang).
Editor : Damos.S
Ket photo : Pertemuan utusan Istana Presiden dengan raja bius serta warga Sigapiton.